AD/ART

ANGGARAN DASAR
ASOSIASI PENGUSAHA KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN INDONESIA

 

MUKADIMAH

 

Bahwa kekayaan alam Indonesia yang terkandung di dalam hutan adalah Karunia Tuhan Yang Maha esa dan merupakan sumber kemakmuran serta kesejahteraan bangsa. Bahwa membina pembangunan di bidang teknik dan ekonomi berarti membina sistem ekonomi nasional yang berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa pengusaha di bidang perhutanan, industri kayu terpadu yang berintikan kilang kayu serta perdagangan hasilnya yang dikelola secara berdaya guna, maksimal dan lestari, merupakan salah satu sarana kegiatan dalam perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Sadar akan kenyataan, bahwa para pengusaha perkayuan di bidang industri kayu terpadu berintikan kilang kayu memerlukan suatu wadah berhimpun untuk persatuan, kemajuan, pengembangan kegiatan usaha keahlian; serta sadar akan tanggung jawab pengusaha terhadap pembangunan ekonomi demi Nusa dan Bangsa.

Maka atas Rahmat tuhan yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur, untuk mencapai cita-cita para pegusaha kilang kayu Indonesia dengan berpedoman pada Undang-undang tentang kehutanan dan peraturan perundangan lainnya yang terkait, menyatakan tekadnya untuk berhimpun dalam satu wadah Asosiasi Pengusaha KayuGergajian dan Kayu Olahan indonesia (ISWA).

 

Pasal 1

(1) Organisasi ini bernama Asosiasi Pengusaha Kayu Gergjian dan Kayu Olahan Indonesia (Indonesian Sawmill and Wood Working Association) disingkat ISWA.
(2) Organisasi ini berkedudukan di ibu kota negara, dengan anggota yang berada di seluruh Indonesia.
(3) Organisasi didirikan pada tanggal 14 Nopember 1972 di Jakarta untuk waktu yang tidak terbatas dan merupakan anggota dari Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI).
(4) Organisasi ini bersifat nirlaba.

 

Pasal 2

AZAS dan TUJUAN

(1) Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 (dalam satu naskah).
(2)

Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia bertujuan untuk:

  1. Turut serta dalam pembangunan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  2. Mendorong anggota untuk meningkatkan pengolahan hasil hutan dalam rangka peningkatan ekonomi nasional, khususnya di bidang produksi kayu gergajian hutan,
  3. Mendorong anggota untuk meningkatkan perdagangan hasil produksi kayu gergajian dan kayu olahan, baik di dalam negeri maupun luar negeri yang antara lain dengan memberikan data dan informasi kepada anggota,
  4. Membina anggota untuk meningkatkan mutu dan efisiensi, mengadakan riset pengembangan produk, merealisasikan penyelenggaraan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melindungi kepentingan anggota,
  5. Turut serta berusaha guna mencapai hasil yang optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

 

Pasal 3

LINGKUP KEGIATAN

(1) Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan dalam arti yang seluas-luasnya yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku, untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.
(2) Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia dapat bekerjasama dengan organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam usaha mencapai tujuannya.

 

Pasal 4

KEANGGOTAAN

(1)

Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengusahaan kilang kayu dan/atau pengolahan lanjutan dari kilang kayu yang berdomisili di Indonesia dan terdiri dari:

  1. Anggota Biasa,
  2. Anggota Luar Biasa.
(2)

Anggota Biasa:

Perusahaan yang bergerak dalam bidang kilang kayu dan/atau pengolahan lanjutan dan mempunyai izin usaha industri kayu dari Pemerintah.
(3)

Anggota Luar Biasa:

Pejabat dari Instansi Pemerintah dan Swasta serta badan lainnya baik Nasional maupun Internasional yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha kilang kayu terpadu.

 

Pasal 5

PENGESAHAN ANGGOTA

(1) Calon anggota mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Komisariat Daerah (KOMDA).
(2) Keanggotaan calon anggota di atas disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Komisariat Daerah (KOMDA).

 

Pasal 6

HAK dan KEWAJIBAN ANGGOTA

(1) Anggota berkewajiban mentaati ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2) Anggota berhak memperoleh perlindungan dari Asosiasi Pengusaha Kayu
Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia atas kepentingan-kepentingannya sesuai
hukum yang berlaku.
(3) Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan dipilih menjadi
anggota Dewan Pengurus Pusat.
(4) Anggota Luar Biasa hanya mempunyai hak bicara.

 

Pasal 7

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pemberhentian keanggotaan dengan pertimbangan:

(1) Izin Usaha Industri dicabut.
(2) Atas permintaan sendiri.
(3) Diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat.

 

Pasal 8

PERANGKAT ORGANISASI

Perangkat Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia terdiri dari:

(1) Musyawarah Nasional.
(2) Dewan Pengurus Pusat.
(3) Komisariat Daerah.

 

Pasal 9

MUSYAWARAH NASIONAL

(1) Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia.
(2) Menetapkan garis-garis kebijakan dan program kerja Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia.
(3) Meminta pertanggung-jawaban Dewan Pengurus Pusat.
(4) Menetapkan/merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(5) Memilih dan memberhentikan Dewan Pengurus Pusat.
(6) Dilaksanakan sekali dalam lima tahun.
(7) Quorum Musyawarah Nasional adalah apabila dihadiri setengah jumlah anggota biasa ditambah 1 (satu). Apabila ternyata Musyawarah Nasional tidak mencapai quorum, maka waktu Musyawarah nasional ditunda selama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit dan kemudian dapat dilaksanakan secara sah.
(8) Selain yang ditetapkan pada ayat (6), apabila diperlukan sidang dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya lebih dari setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota biasa atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Pengurus Pusat.
(9)

Keputusan Sidang:

  • Keputusan dalam Musyawarah Nasional ditetapkan setelah musyawarah dan kesepakatan tercapai,
  • Bilamana tidak tercapai kesepakatan atas dasar musyawarah, maka keputusan musyawarah adalah sah bila didukung oleh lebih dari setengah Anggota biasa yang hadir,
  • Keputusan Musyawarah Nasional adalah mengikat dan harus ditaati oleh seluruh anggota dan perangkat organisasi.

 

Pasal 10

RAPAT KERJA NASIONAL/RAKERNAS

(1)

Rapat Kerja Nasional diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

  • Mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun-tahun sebelumnya,
  • Menetapkan kebijakan lain sesuai wewenangnya,
  • Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam periode
    kepengurusan yang berjalan.
(2)

Peserta Rapat Kerja nasional (Rakernas) terdiri dari:

  • Anggota Dewan Pengurus Pusat,
  • Komisariat Daerah.

 

Pasal 11

DEWAN PENGURUS

(1) Dewan Pengurus Pusat melaksanakan garis-garis kebijaksanaan organisasi dan program kerja berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional.
(2) Dewan Pengurus Pusat bertindak mewakili Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia baik ke dalam maupun ke luar.
(3)

Dewan Pengurus Pusat terdiri atas:

  • Seorang Ketua Umum,
  • Seorang Wakil Ketua Umum,
  • Sekretaris Jenderal,
  • Beberapa Anggota Dewan Pengurus lainnya, dengan ketentuan Dewan Pengurus jumlahnya harus ganjil dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang.
(4) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, maka Wakil Ketua Umum secara otomatis akan menggantikannya sampai akhir masa jabatan.
(5) Melaksanakan usaha-usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 serta usahausaha lainnya demi tercapainya tujuan Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan kayu Olahan Indonesia.
(6) Bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

 

Pasal 12

WAKIL KETUA UMUM

(1) Membantu Ketua Umum.

 

Pasal 13

SEKRETARIS JENDERAL

(1) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf sesuai kebutuhan.
(2) Sekretaris Jenderal melaksanakan tugas sehari-hari dan bertanggung jawab kepada
Ketua Umum.

 

Pasal 14

KOMISARIAT DAERAH (KOMDA)

(1) Sebagai penghubung antara Dewan Pengurus Pusat dengan anggota yang berdomisili di wilayahnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat.
(2) Mengusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat saran penanggulangan permasalahan yang dirasakan oleh anggota di dalam wilayahnya.
(3) Menangani secara langsung segala permasalahan yang khas di wilayahnya.
(4) Membina kerjasama yang serasi di segala bidang dengan anggota dan instansi daerah yang berada di wilayahnya.
(5) Komisariat Daerah berkedudukan di Propinsi dan dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat, berfungsi membantu Dewan Pengurus Pusat dengan anggotanya terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang dan masa baktinya 5 (lima) tahun.
(6) Sebelum menghadapi Musyawarah Nasional, masing-masing Komisariat Daerah (KOMDA) mengadakan Rapat Komisariat.

 

Pasal 15

KOMISARIAT DAERAH (KOMDA)

(1) Masa jabatan pengurus asosiasi adalah 5 (lima) tahun.
(2) Jabatan Ketua Umum maksimal 2 (dua) periode.

 

Pasal 16

K E U A N G A N

(1)

Keuangan Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesiadiperoleh dari:

  • Uang Pangkal,
  • Uang Iuran,
  • Sumber-sumber dana lain yang sah serta sumbangan yang tidak mengikat.
(2) Besarnya Uang Pangkal dan Iuran ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
(3) Anggota Luar Biasa tidak dikenakan Uang Pangkal dan Uang Iuran.

 

Pasal 17

PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR

 

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (9), Perubahan/Penyempurnaan Anggaran Dasar dapat dilakukan jika disetujui oleh setengah ditambah 1 (satu) dari Utusan yang hadir dan mempunyai Hak Suara dalam Musyawarah Nasional.

 

Pasal 18

PEMBUBARAN

(1) Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia dapat dibubarkan atas permintaan dua per tiga dari seluruh anggota.
(2) Jabatan Ketua Umum maksimal 2 (dua) periode.

 

Pasal 19

PERATURAN PERALIHAN

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam anggaran Rumah Tangga.

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PENGUSAHA KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN INDONESIA (ISWA)

 

Pasal 1

NAMA, KEDUDUKAN, LAMBANG

(1) Nama Asosiasi Pengusaha Kayu Gergjian dan Kayu Olahan Indonesia (Indonesian Sawmill and Wood Working Association) disingkat ISWA.
(2) Berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
(3) Lambang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

 

Pasal 2

RUANG LINGKUP TUGAS

(1)

Nama Asosiasi Pengusaha Kayu Gergjian dan Kayu Olahan Indonesia (Indonesian Sawmill and Wood Working Association) disingkat ISWA.

  • Membina anggota Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia agar mentaati Undang-Undang/Peraturan-Peraturan Pemerintah Indonesia yang berlaku,
  • Menjabarkan dan melaksanakan Garis-Garis Kebijakan dan Program Kerja agar selaras dengan Azas Tujuan Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia,
  • Mengusahakan tersedianya kebutuhan dan operasional asosiasi,
  • Membuat dan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi,
  • Mengusahakan jasa konsultasi dan advokasi kepada anggota bila diperlukan.
(2)
 Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat.

 

Pasal 3

KEDUDUKAN – TUGAS – WEWENANG

(1)

Ketua Umum di dalam kedudukannya sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat adalah:

  • Pimpinan tertinggi organisasi, yang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat, ke luar dan ke dalam di dalam melaksanakan kebijakan organisasi hasil ketetapan Musyawarah Nasional,
  • Menetapkan kebijakan-kebijakan bidang-bidang tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus Pusat,
  • Merumuskan kebijakan dalam merealisasikan program kerja yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional,
  • Membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kegiatan seluruh jajaran organisasi,
  • Menyelenggarakan Rapat Dewan Pengurus Pusat sesuai kebutuhan,
  • Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan organisasi,
  • Mengusahakan tersedianya dana operasional,
  • Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.
(2) Ketua Umum dibantu oleh seorang Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal dan anggota Dewan Pengurus Pusat.
(3)

Wakil Ketua umum bertugas:

  • Membantu Ketua Umum dalam menjalankan organisasi dan mewakili Ketua Umum apabila berhalangan,
  • Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan organisasi,
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum,
  • Bertanggung jawab kepada Ketua Umum,
  • Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum langsung menjabat sebagai Pjs. Ketua Umum sampai diselenggarakan Musyawarah Nasional.
(4)

Sekretaris Jenderal:

  • Menjalankan strategi organisasi dalam melaksanakan garis-garis kebijakan yang telah dijabarkan oleh Dewan Pengurus Pusat,
  • Memberikan saran kepada Dewan Pengurus Pusat untuk mencapai tujuan organisasi berkenaan dengan perubahan-perubahan keadaan lingkungan nasional dan internasional,
  • Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum,
  • Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Komisariat Daerah dan Perangkat lainnya,
  • Menyerahkan rencana kerja dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum,
  • Memelihara komunikasi yang baik antara Dewan Pengurus Pusat dengan Anggota,
  • Melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Sekretariat profesional sesuai kebutuhan organisasi,
  • Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

 

Pasal 4

K E U A N G A N

(1)

Keuangan Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia terdiri dari:

  • Uang Pangkal,
  • Iuran,
  • Sumber-sumber dana lain yang sah dan sumbangan yang tidak mengikat.
(2) Uang Pangkal dan Iuran ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
(3)

Uang Pangkal dan Iuran ditetapkan sebagai berikut:

  • Uang Pangkal untuk Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
  • Iuran Bulanan bagi Anggota Biasa ditetapkan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
  • Mekanisme pembayaran uang pangkal dan iuran anggota akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi,
  • Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan pedoman dan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.
(4) Setiap anggota wajib membayar iuran secara teratur. Apabila tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran berturut-turut selama 12 (dua belas) bulan, maka dibekukan sementara keanggotaannya.
(5)

Cara penyetoran dan peruntukan Uang Pangkal, Iuran dan Sumbangan adalah sebagai berikut:

  • Uang Pangkal dan Iuran bulanan disetor seluruhnya kepada Sekretariat ISWA Pusat,
  • Setiap Komisariat Daerah akan mendapat bantuan biaya operasional sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan,
  • Komisariat Daerah wajib berperan aktif membantu penarikan iuran anggota,
  • Dewan Pengurus Pusat mempunyai wewenang untuk meninjau kembali atas perubahan bantuan biaya operasional Komisariat Daerah apabila dianggap perlu.

 

Pasal 5

H A S I L R A P A T

 

Hasil-hasil Keputusan Musyawarah Nasional, Risalah Rapat Kerja Nasional dan Rapat Dewan Pengurus Pusat harus disampaikan kepada seluruh anggota melalui Komisariat Daerah.

 

Pasal 6

P E M B U B A R A N

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya dapat dilaksanakan apabila ada permintaan tertulis dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota dalam rangka hanya membahas pembubaran organisasi dan kejadian luar biasa lainnya.
(2) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Dewan Pengurus Pusat tdak segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atas permintaan tertulis 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota biasa, maka anggota dapat membentuk panitia untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.
(3)

Dalam hal Musyawarah Nasional Luar Biasa memutuskan pembubaran Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia, maka:

  • Panitia Likuidasi dibentuk untuk mengurus harta benda Asosiasi yang anggotanya terdiri dari Dewan Pengurus Pusat dan anggota yang dipilih,
  • Bila terdapat harta benda milik Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia, maka Panitia Likuidasi diberikan hak untuk mengembalikan kepada anggota,
  • Bila terdapat hutang yang menjadi tanggungan Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia, maka secara berimbang hutan itu dibebankan kepada segenap bekas anggota.

 

Pasal 7

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diadakan hanya oleh Musyawarah Nasional.

 

Pasal 8

P E N U T U P

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, akan ditetapkan oleh Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Susunan Dewan Pengurus

Soewarni : Ketua Umum
Jimmy Purwonegoro : Wakil Ketua Umum, merangkap Sekjen
Jimmy Chandra : Bidang Pemasaran dan Promos
Bhakti Sadeli : Bidang Pemasaran dan Promosi
Ambran Sunarko : Bidang Pemasaran dan Promosi
Aron Yongki : Bidang Produksi dan Industri
Dani Pitoyo : Bidang Produksi dan Industri
H.M. Wiradadi Soeprayogo : Bidang Organisasi, Kelembagaan, Hukum dan Aspirasi Daerah
Syamsul Effendi S. : Bidang Organisasi, Kelembagaan, Hukum dan Aspirasi Daerah

Susunan KOMDA ISWA

Komda Jawa Timur : Choiril Muchtar, S.E., M.M.
Komda  Jawa Tengah : Hendro Prawiro Rahardjo
Komda  Jakjaten : -
Komda Jambi : H. Ilyas, S.Pd.,M.Pd.
Komda Sumatera Utara : Sumardy Tjoa
Komda Kalimantan Barat : Ir. Tri Hardjanto
Komda Kalimantan Timur : Ir. Azharin
Komda Kalimantan Selatan : Adi Laksono, S.H.
Komda Sulawesi Selatan
 : Johnny Tjowasi
Komda Sulawesi Tengah : H. Asfar BS Lamongki, S.E.

Edaran Kegiatan

Edaran Terkait Kegiatan ISWA

1. Survey Listrik Industri

Peraturan Organisasi

Menu

Sekilas ISWA

Hubungi Kami

ASOSIASI PENGUSAHA KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN INDONESIA

INDONESIAN SAWMILL AND WOOD WORKING ASSOCIATION (ISWA)

Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt.8 Wing C: 826-827

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta 10270

Tlp. +62 21 5733018; 5703172, Fax.: +62 21 5711327